Dampak Otonomi Khusus Terhadap Lingkungan Hidup Di Papua (I)

Aksi Pengembalian Otsus [James Editor]

Sejak diberlakukannya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (yang kemudian direvisi pada tahun 2004), maka implementasi dari Otonomi Daerah ( Papua dan Aceh Otonomi Khusus karena ada ‘kekhususan’ di kedua daerah ini), maka daerah diberi peluang untuk memenuhi pendapatannya secara mandiri dari sumber- sumber potensi yang ada di daerahnya, maka beberapa hal kemudian menjadi perhatian karena implikasi konflik yang menyertainya.

Ada beberapa dampak negatif atas pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua selama ini(dampak negatif Otsus bagi rakyat Papua sangat banyak namun dalam pembahasan ini saya memfokuskan pada lingkungan hidup).

Pertama, pengelolaan hutan dan ‘perkebunan’. Salah satu sumber unggulan yang dimiliki daerah Papua adalah Hutan. Hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi memiliki pula fungsi sosial, ekonomis. Hutan memberikan banyak kekayaan keragaman flora dan fauna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang memberikan keuntungan ekonomis. Karena itu, keberadaan hutan Papua dipahami oleh pemerintah dan kaki tangannya (dalam hal ini orang Non- Papua yang mengeruk kekayaan alam di Papua), bukan tidak dianggap sebagai ‘ibu’ yang memberikan makan kepada penduduk lokal dan identitas masyarakat lokal tetapi mereka anggap sebagai sumber pendapatan yang mendatangkan untung.

Buktinya, pemerintah dalam hal ini gubernur setelah Pilkada dinyatakan duduk di Dok II ( gubernur) belum sampai 1 bulan masa pelantikannya dengan semangat cari investor asing ke luar negeri, para pendatang yang cari ‘makan’ (keuntungan) di Papua melakukan penebangan hutan secara membabi buta karena pemerintah memberikan izin operasional hutan (HPH) dan yang jadi pengawalnya adalah aparat, sehingga masyarakat lokal yang punya hak ulayat tidak mampu bicara, karena mereka mengantongi izin dari pemerintah.

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan masyarakat lokal dengan cara- cara yang tradisional, yang didasari atas asas keseimbangan alam dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tetap terjaga kelestariannya. Kearifan lokal masyarakat lokal dalam mengelola hutan yang berlaku dalam masyarakat merupakan panduan bagi mereka dalam memanfaatkan hutan dengan memperhatikan kepentingan ekologis hutan itu sendiri.

Namun, industrialisasi telah menggeser pola tradisional pemanfaatan hasil hutan. Kapitalisasi pengelolaan hutan yang mendapatkan dukungan dari negara dan daerah berdampak luas, baik secara ekologis, sosial, budaya dan ekonomi. Secara ekologi, kapitalisasi jelas akan berdampak pada kerusakan lingkungan jangka pendek maupun jangka panjang, apabila pengelolaanya dengan tidak memperhatikan aspek pelestarian hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat lokal. Sedangkan dari aspek sosial dan budaya, kapitalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan menyebabkan masyarakat asli yang selama ini menggantungkan kehidupan mereka pada keberadaan hutan tersingkir oleh migrasi warga ‘amber’ yang berusaha untuk merambah hutan yang selama ini mereka menggantungkan hidupnya. Sedangkan aspek ekonomi, kapitalisasi hutan lebih memberikan keuntungan pada pemegang modal (kapitalis) dan elite politik lokal daripada menguntungkan masyarakat lokal Papua.

Otonomi Khusus telah mengembalikan dan memberikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) pada daerah ternyata membuka peluang perusakan hutan yang lebih parah dari sebelumnya oleh ‘raja-raja’ elite politik lokal yang juga mau merasakan berlimpahan uang dari hasil hutan lewat kapitalis diatas penderitaan rakyat. Elite politik lokal, inikah yang namanya pembangunan lewat Otsus yang mensejahterakan rakyat Papua yang selama ini anda dengungkan itu?? .

Tiga laporan International Crisis Group No. 19, 29, dan 39 mengenai kasus di Papua dan Kalimantan secara jelas menggambarkan bagaimana masyarakat adat tergeser dari tanah leluhurnya oleh karena yang mengelola tanah leluhur mereka kini adalah Jakarta lewat kaki tangan setianya di daerah yang memiliki HPH. Masyarakat adat mengenal betul bagaimana mereka harus memperlakukan hutan. Mana batang yang boleh di tebang, dan mana yang tidak; mana tumbuhan obat, mana yang racun dan sebagainya. Bagi para kapitalis yang diberi dan memiliki HPH tidak berlaku istilah yang disebutkan diatas, yang ada di benak hati mereka adalah bagaimana mereka dapat melipatgandakan kapitalnya. Hal ini wajar bagi kapitalis dan elite lokal, karena daerah siap menerima investor asing, asal dapat memperoleh hasil dari kapitalis sebagai balas jasa. Karena Otonomi khusus adalah khusus untuk merampok hutan secara membabi buta, khusus untuk korupsi, khusus untuk melakukan kebohongan publik dan kekhususan lainnya di Papua. Papuaku, engkau yang selalu menjerit kesakitan karena manusia- manusia serigala selalu siap menguliti kulitmu, Sampai kapan engkau berhenti menjerit?

"Melawan Walau Tertawan"

*) Penulis Adalah Mahasiswa Pada Salah Satu Institut Di Jakarta.

NB : Tulisan ini saya pernah posting di beberapa web site yang dikelola anak - anak Papua.