JADI GUBERNUR ITU “ENAK” DAN SANGAT “MUDAH”

Bupati dan walikota ganti. Demikian pula Gubernur, pasti ada pergantian lewat pemilihan umum. Sebab kekuasaan memang harus ada batasannya. Saat ini, di Indonesia persoalan gonta – ganti penguasa ini menjadi satu fenomena yang lagi trend, karena sejumlah kepala daerah akan segera berganti. Termasuk salah satunya adalah di Provinsi Papua.

sesawi.net

Pemilihan umum Gubernur Provinsi Papua saat ini merupakan yang ke 5 [Lima] kali semenjak bergulirnya Reformasi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya Pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 [tiga puluh dua] tahun.

Khusus untuk di Provinsi Papua, dibawah naungan Otonomi Daerah dengan embel – embel ‘Khusus’ [Otsus], sebenarnya jabatan gubernur hanya sebagai administrator dan bukan sebagai penguasa politik, karena penekanan dalam skema otonomi lebih ke tingkat kabupaten/ kota. Gubernur hanyalah “Bemper” pemerintah pusat yang dapat menjembatani pemerintah tingkat kabupaten/ kota.

Itulah sebabnya, di atas kertas, menjadi gubernur itu paling mudah dan tinggal enaknya. Tanggungjawab politik sepenuhnya berada di Pemerintah tingkat kabupaten/ kota. Namun, dalam prakteknya tidak segampang itu, beberapa hal yang menjadi penghambat diantaranya adalah :

1. Perkembangan yang tanpa kendali membuat tarik menarik kekuasaan politik yang tidak terfokus.

2. Adanya keengganan pemerintah pusat yang tidak ingin hilang kendali atas daerah.

Jika pun demikian, menjadi seorang gubernur itu lebih gampang dan paling enak. Enaknya itu, gubernur tinggal atur dana – dana dari pusat ke kabupaten – kabupaten serta menjadi penyeimbang tingkat pertumbuhan antar wilayah.

Itulah alasan mengapa saya mengatakan jadi seorang Gubernur itu jadi gampang dan lebih enak.!

Tulisan tidak bermaksud menyesatkan, butuh penalaran lebih untuk memahami maksud postingan saya ini.